Tulisan Lepas : Mukarramah Nanwi Akwan*
Wartanu.online - Opini | “Good morning, I am xxxx from xxxx. Are you xxxx?”
“Yes, it is me, may I help you?”
“We are currently updating our database, would you like to inform us your iqamah number?”
“I am so sorry; I don’t believe you. So, I would not disclose my identity number.”
Telepon atau pesan seperti di atas beberapa kali saya terima. Tentu tidak saya penuhi permintaannya karena berkaca dari pengalaman beberapa kawan yang tertipu setelah mendapatkan telepon atau pesan serupa. Akhir-akhir ini, masyarakat terlalu sering mendapatkan pesan atau telepon hoax yang berujung hilangnya uang atau bocornya informasi pribadi. Hoax memang istilah baru setelah internet dan media sosial booming. Mengacu pada Wikidiff, hoax bermakna menipu seseorang dengan cara membuat mereka mempercayai sesuatu yang telah direkayasa sedemikian rupa dengan sengaja atau direncanakan untuk menutupi hal sebenarnya.
Istilah hoax, scam, spam, phishing attack, dan cyber-attack telah digunakan untuk menggambarkan penipuan melalui media internet yang dikirimkan melalui email, website, link, dan lain sebagainya. Data statistic tentang penipuan melalui internet menunjukkan bahwa serangan baru di website terjadi setiap 39 detik. Setiap harinya sekitar 24.000 aplikasi jahat (malicious) di block dan 300.000 malware baru diciptakan. Di tahun 2016, Website Friendfinder telah di hack dan informasi dari 412 juta akun penggunanya telah dicuri (techjury.net).
Tentu hal tersebut menimbulkan kekhawatiran luar biasa. Takut data kita diambil untuk hal-hal yang tidak bertanggung-jawab yang berakibat merugikan diri kita sendiri. Tidak percaya lagi pada siapapun atau lembaga manapun yang tidak dikenal, termasuk lembaga ad hoc penyelanggara pemilu di luar negeri bernama Pantarliah LN, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri.
Menurut PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pasal 26 ayat (2), Pantarlih luar negeri melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) dengan cara: a) mendatangi Pemilih; b) memanfaatkan kegiatan masyarakat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan/atau tempat lain; c) menghubungi Pemilih melalui telepon atau media sosial; d) mengirim surat kepada Pemilih melalui pos; e) mengirim surat elektronik kepada Pemilih; f) menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial atau pusat panggilan atau laman resmi; atau g) dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selama dua minggu sejak Pantarlih LN Jeddah dilantik, Pantarlih LN melakukan coklit dengan cara menghubungi Pemilih melalui telepon atau media sosial, baik dengan mengirimkan pertanyaan sebelum ditelepon atau dengan mengirimkan google form agar Pemilih dapat mengupadate datanya sendiri. Banyak pesan atau telepon dari Pantarlih yang tidak direspon; pesan Whatsapp hanya di baca, telepon tidak diangkat, menolak memberikan data, bahkan dimarahi dan diancam gara-gara dianggap hoax.
Perjuangan luar biasa mengingat setiap Pantarlih ditargetkan melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sampai dengan 1200 orang selama dua bulan. Jauh melampaui target dari KPU, 1:500. Mengapa sampai dua kali lipat? Karena penetapan kuota pantarlih untuk pemilu 2024 berdasarkan pada jumlah TPS, KSK, dan POS di tahun 2019, yaitu 24 orang.
Untuk menambah kepercayaan masyarakat pada Pantarlih, PPLN Jeddah bekerjasama dengan KJRI Jeddah telah menyosialisasikan proses pencoklitan kepada masyarakat melalui media sosial kedua lembaga tersebut. Bahkan, nama, foto, dan nomor telepon yang digunakan Pantarlih disebarkan melalui Instagram dan Facebook. Dengan harapan, masyarakat berkenan membagikan datanya ketika dihubungi oleh nomor telepon atau Whatsapp Pantarlih.
Diseminasi ini, cukup jitukah? Tidak juga. Bukan lagi terkait dengan isu kepercayaan, tetapi pada kemampuan literasi dan ketersediaan waktu masyarakat untuk mengecek Instagram atau Facebook PPLN Jeddah dan KJRI Jeddah. Kadang, walaupun sempat membaca, kita tidak ingat data Pantarlih. Jadi, mengecek lagi data mereka di media sosial KJRI Jeddah atau PPLN Jeddah akan sangat membantu. Tetapi, karena sebagian besar PMI di Jeddah bekerja fulltime di rumah majikan dan yang pekerja profesional juga tidak kalah sibuk, maka proses verifikasi data Pantarlih bisa saja terabaikan dan Pemilih tetap memutuskan untuk tidak berkenan memberikan data. Akhirnya, kembali lagi pada faktor utama, ketidakpercayaan! Atau bahkan ada perasaan “ntar ntar saja, toh Pemilu 2024 masih lama”.
Bagi Pantarlih, dengan pekerjaan pemutakhiran yang ditarget selesai dua bulan, tentu sikap masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penghambat. Tulisan ini kemudian menjadi media bagi kami PPLN untuk meminta bantuan masyarakat, mendukung proses pencoklitan oleh 24 Pantarlih yang bertugas di wilayah PPLN Jeddah. Jika kemudian ada yang bertanya, mengapa tidak mendatangi langsung Pemilih?
Cara tersebut tidak mudah dilaksanakan di wilayah Jeddah mengingat alamat yang dicantumkan oleh sebagian besar Pemilih hanya mencantumkan daerah, jalan, atau kota saja. Belum lagi kenyataan adanya penggusuran besar-besaran yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia pindah imarah dalam dua tahun terkahir. Ditambah lagi banyaknya WNI yang memilih pulang beserta keluarganya karena tidak sanggup membayar pajak tinggal. Dengan sangat menyesal, kami sampaikan bahwa cara terefektif yang dapat dilakukan sementara ini adalah menghubungi melalui telepon atau Whatsapp.
Bagi masyarakat Indonesia di wilayah KJRI Jeddah, percayalah dua menit yang kita berikan untuk merespon telepon atau Whatsapp Pantarlih mungkin bisa merubah nasib negara kita, nasib kita lima tahun ke depan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa merubah Indonesia? Maka, gunakanlah hak pilih kita dengan melakukan pendaftaran sebagai pemilih dan datang ke TPS/KSK pada tanggal 14 Februari 2024. Negara ini Dari Kita, Oleh Kita, dan Untuk Kita.
*Anggota PPLN Jeddah Divisi Perencanaan dan SDM alumni UIN Surabaya asal Bawean yang mengajar di Sekolah Indonesia-Jeddah.
